Akuntansi Internasional # – Manajemen Risiko

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI

AKUNTANSI INTERNASIONAL # (SOFTSKILL)
Manajemen Risiko

Disusun Oleh :

Andaru Adi Prabowo 20211708
Audia Pratiwi 21211291
Ayu Endah Nifani 21211322
Hafidz Fadhillah Haq 23211146
Hasnan Mahardhika 23211266
Nurlinda Maya Puspita 25211360
Rizki Kurnia Putri 26211384
Mohamad Ridno 24211565

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Tugas Softskill yang ketiga

UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
PENDAHULUAN

Latar Belakang
    Dalam kehidupan sehari-hari dalam kejadian yang sebenarnya, terkadang kejadian tersebut menyimpang dari taksiran atau perkiraan, artinya ada kemungkinan penyimpangan tersebut menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Kita pasti sering mendengar kata “Risiko” dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Berbagai macam risiko, seperti risiko kecelakaan, risiko kehilangan barang, risiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagaimana kita pahami dan sepakati bersama bahwa tujuan perusahaan adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif organisasi.
    Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Begitupun dalam bisnis, segala kegiatan didalamnya juga mengandung risiko yang harus ditangani agar tidak menimbulkan kerugian yang fatal. Untuk menangani risiko tersebut bisa dilakukan dengan manajemen risiko. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko. Sedangkan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan karena mengandung risiko.
    Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Pentingnya suatu bisnis harus ada manajemen risiko yaitu karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Misalnya pada suatu kejadian di mana suatu perusahaan baju yang mengalami kebakaran. Kerugian langsung dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat asset yang terbakar (seperti gedung, material, baju setengah jadi, maupun baju yang siap untuk dijual). Namun juga dilihat kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Akibat lainnya adalah macetnya pembayaran hutang kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan partner bisnis tersebut.
    Risiko tersebut dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategic management, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong kami untuk membuat makalah dengan judul MANAJEMEN RISIKO.
    

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Manajemen Risiko
Bukti sejarah tertua terkait pengelolaan risiko dapat ditemukan pada Piagam Hammurabi (codex Hammurabi), yang dibuat pada tahun 2100 sebelum masehi. Piagam tersebut mencantumkan peraturan dimana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo namun bila dalam perjalanan kapalnya tenggelam atau hilang, ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Masa ini disebut sebagai zaman pertama manajemen risiko, di mana perusahaan hanya melihat risiko non-entrepreneurial (seperti misalnya keamanan).
Tahun 1970-an dan 1980-an disebut sebagai zaman kedua manajemen risiko di mana perusahaan-perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong pengusaha untuk benar-benar menjaga barang yang diasuransikan. Pada masa ini juga lahir konsep jaminan mutu (quality assurance) yang menjamin setiap produk memenuhi spesifikasi standarnya. Konsep ini dipopulerkan oleh British Standards Institution yang meluncurkan standar kualitas BS 5750 pada tahun 1979.
Pada tahun 1993, James Lam diangkat menjadi Chief Risk Office, yang merupakan jabatan CRO pertama di dunia.
Zaman ketiga manajemen risiko dimulai tahun 1995 dengan diterbitkannya AS/NZS 4360:1995 oleh Standards Australia of the World’s Risk management Standard.

Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, dan juga merupakan suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk : Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya resiko tersebut dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau keseluruhan konsekuensi dari risiko tertentu.
Manajemen risiko tradisional berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan berfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi). Dalam perkembangannya Risiko-risiko yang dibahas dalam Manajemen risiko dapat diklasifikasi menjadi :
§ Risiko Operasional, risiko yang berhubungan dengan operasional perusahaan.
§ Risiko Hazard, risiko yang berhubungan dengan proses suatu aktivitas atau pekerjaan yang bersifat kualitatif.
§ Risiko Finansial, risiko yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas yang berpengaruh kepada keuangan.
§ Risiko Strategik, risiko yang disebabkan oleh kesalahan perencanaan strategik.

Hal – hal diatas menimbulkan ide untuk menerapkan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi Korporasi (Enterprise Risk Management). Manajemen Risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi,monitoring dan evaluasi.

Pengertian Risiko
Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidak pastian yang menimbulkan kemungkinan yang menguntungkan dikenal dengan istilah peluang/opportunity, sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat kerugian dikenal dengan istilah risiko /risk.
Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang akan dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan kalaupun terjadi kerugian yang akan ditanggung, kemungkinannya hanya kecil sekali? Misalnya membeli lotere, jika beruntung maka akan mendapat hadiah yang sangat besar tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli loterei yang relatif kecil. Apakah ini juga tergolong Risiko? jawabannya adalah : hal ini juga tergolong risiko selama mengalami kerugian walau sekecil apapun.

Kategori risiko
Risiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk :
Risiko spekulatif
Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif sering dikenal dengan istilah risiko bisnis (business risk). Seseorang yang menginvestasikan dananya disuatu tempat akan menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama investasinya akan menguntungkan atau malah sebaliknya yaitu investasinya mengalami kerugian. Risiko yang akan dihadapi seperti hal tersebut adalah risiko spekulatif. Sehingga dapat artikan bahwa Risiko spekulatif adalah suatu keadaan dimana terdapat kemungkinan yang memberikan keuntungan dan juga dapat menimbulkan kerugian.
Risiko murni
Risiko murni (pure risk) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contoh adalah kebakaran, apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran. Dengan demikian kebakaran hanya menimbulkan kerugian, bukan menimbulkan keuntungan, kecuali ada unsur kesengajaan untuk membakar dengan maksud-maksud tertentu. Salah satu cara untuk menghindari risiko murni adalah asuransi, dan dengan demikian besarnya kerugian dapat diminimalisasi. Itu sebabnya risiko murni kadang dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk.
3. Risiko fundamental
Risiko fundamental adalah risiko yang sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut seseorang) dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seseorang individu melainkan menimpa banyak orang. Risiko yang sifatnya fundamental dapat timbul misalnya dari:
– Sifat masyarakat dimana kita hidup
– Dari peristiwa-peristiwa phisik phisik tertentu yang terjadi diluar kendali manusia.
4. Risiko khusus
Risiko khusus dimana risiko ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa individual dan akibatnya terbatas.

Perbedaan utama antara risiko spekulatif dengan risiko murni adalah kemungkinan untung ada atau tidak, untuk risiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung sedangkan untuk risiko murni tidak terdapat kemungkinan untung.

Manajemen risiko berbasis ISO 31000
ISO 31000 memahami bahwa terdapat berbagai macam sifat, tingkat, besaran dan kompleksitas risiko organisasi. Oleh karena itu, standart ini memberikan panduan mengenai prinsip dan penerapan manajemen risiko secara genetik. Dalam penerapannya pada situasi yang spesifik, standart ini memberikan panduan mengenai bagaimana suatu organisasi harus memahami konteks khas yang dihadapinya dan bagaimana ini akan menerapkan manajemen risiko ini.
Standart international ISO 31000 ini menyediakan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Standart ini dapat digunakan untuk organisasi, perusahaan publik, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, kelompok ataupun perseorangan. Standart ini dapat digunakan selama masa hidup organisasi dan untuk berbagai kegiatan, proses, fungsi, proyek, produk, jasa, aset, operasi dan pengambilan keputusan.
Standart international ISO 31000 ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi proses manajemen risiko dalam berbagai macam standart yang sudah ada saat ini atau yang nantinya akan dibuat. Standart ini menyediakan pendekatan yang umum dan mendasar, sehingga dalam menangani risiko-risiko yang khas pada bidang/sektor industri tertentu, tidak perlu menggantinya dengan standart lain. Standart international ini tidak untuk digunakan dalam proses sertifikasi.

Kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000 :
1. Mandat dan komitmen
2. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko
3. Penerapan manajemen risiko
4. Monitoring dan review kerangka kerja
5. Perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan

Proses manajemen risiko ISO 31000 :
1. Komunikasi dan konsultasi
2. Menetapkan konteks
3. Identifikasi risiko
4. Analisis risiko
5. Evaluasi risiko
6. Perlakuan risiko
7. Monitoring dan review
8. Dokumentasi proses manajemen risiko

Source: http://Consultant, training, workshop, manajemen resiko, iso 31000

PENUTUP
    Manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekwensi risiko tertentu. Macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu risiko berdasarkan sifatnya, yang terdiri atas risiko spekulatif dan risiko murni, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, yang terdiri atas risiko yang dapat dialihkan dan risiko yang tidak dapat dialihkan, serta risiko berdasarkan asal timbulnya, yang terdiri atas risiko internal dan risiko eksternal. Pengaplikasian manajemen risiko yang dikembangkan di industri dilakukan dengan cara berbeda-beda, tergantung dari kebijakan industri tersebut.
    Manajemen risiko tidak semata berlaku di sektor bisnis, namun semakin mendesak untuk diapplikasikan di sektor publik. Banyak argumen pendukung, dan tampaknya faktor utama adalah perubahan lingkungan dan sumber daya yang terbatas bagi pencapaian tujaun organisasi.
    Risiko memiliki berbagai definisi, dan berkaitan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada sisi lain, penanganan risiko bahkan dapat memuncul-kan peluang bagi organisasi. Risiko tidak dapat dihindari oleh organisasi, dan terdapat pada sumber daya yang dimiliki dan proses operasi termasuk pengendalian. manajemen risiko diperlukan bagi pencapaian tujuan suatu unit dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Daftar pustaka :
Ali, Masyhud. 2006. Manajemen Resiko. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Iban, Sofyan. 2004. Manajemen Resiko. Jakarta : Graha Ilmu
Kasidi. 2010. Manajemen Resiko. Jakarta : Ghalia Indonesia

Iban, Sofyan. 2004. Manajemen Resiko. Jakarta : Graha Ilmu
Kasidi. 2010. Manajemen Resiko. Jakarta : Ghalia Indonesia

Kasus Mulyana W Kusuma.

Kasus Mulyana W Kusuma. (Tugas 2)

 

 KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul “Kasus Mulyana W Kusuma – Anggota KPU 2004” tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari Makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Internasional. Selesainya Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, baik itu bimbingan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung yang sangat membantu penulis dalam pembuatan makalah ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Olivia Febriya Anggraini selaku dosen mata kuliah Akuntansi Internasional yang telah membantu memberikan masukan kepada penulis untuk pembuatan makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan dengan segala kerendahan hati semoga. Makalah ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca guna pengembangan selanjutnya.

BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda. Namun, setiap etika harus dipatuhi karena etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara dan aturan dalam menjalankan sitiap pekerjaannya. Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Namun, pada prakteknya pelanggaran kode etika profesi akuntansi masih saja terjadi di Indonesia.

Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai pelanggaran kode etika profesi akuntansi yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini kami membahas mengenai kasus Mulyana W Kusuma

Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu.

1.2 Rumusan dan batasan masalah 

1.2.1 Rumusan masalah 

  1. Bagaimana opini penulis terhadap masalah yang terjadi pada kasus Mulyana W Kusuma ?
  2. Etika profesi apa yang dilanggar oleh Mulyana W Kusuma?

1.2.2 Batasan masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis hanya membahas kasus Mulyana W Kusuma sekitar tahun 2004.

1.3 Tujuan penelitian 

  1. Untuk mengetahui opini penulis tentang masalah apa yang terjadi pada Mulyana W Kusuma.
  2. Untuk mengetahui etika profesi apa yang dilanggar oleh Mulyana W Kusuma.

BAB II 

LANDASAN TEORI

 

2.1 PENGERTIAN ETIKA

Sebagaimana dinyatakan Socrates bahwa yang dimaksud dengan tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai.

Dalam praktik hidup sehari-hari, teoritisi di bidang etika menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, ada dua pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatandeontological dan pendekatan teleological. Pada pendekatan deontological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang melakukan usaha (ikhtiar) dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, pada pendekatan teleological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan kurang memperhatikan apakah cara, teknik, ataupun prosedur yang dilakukan benar atau salah.

Dari teori etika, profesi pemeriksa (auditor), apakah auditor keuangan publik seperti kasus keuangan KPU maupun auditor keuangan swasta, seperti pada keuangan perusahaan-perusahaan, baik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta maupun tidak, diatur dalam sebuah aturan yang disebut sebagai kode etik profesi akuntan.

2.2 PRINSIP ETIKA PROFESI MENURUT IAI

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 (empat) kebutuan dasar yang harus dipenuhi :

  1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
  2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang denga jelas dapat diindentifikasikan oleh pamakai jasa akuntan sebagai profesional dibidang akuntansi.
  3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan stndar kinerja yang tinggi.
  4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemebrian jasa oleh akuntan.

Prinsip Etika Profesi Akuntan :

  1. Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
  2. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
  3. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
  4. Obyektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
  5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
  6. Kerahasiaan Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
  7. Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
  8. Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

BAB III 

PEMBAHASAN

3.1 Kasus Mulyana W Kusuma

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebeumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerjasama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

BAB IV 

PENUTUP

Berdasarkan kode etik, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain penyuapan bagian dari pelanggaran kode etik, analisa selanjutnya adalah auditor tidak seharusnya melakukan komunikasi atau pertemuan dengan pihak yang sedang diperiksanya. Tujuan yang mulia seperti menguak kecurangan yang dapat berpotensi merugikan negara tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara, teknik, dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan dan mendasarkan pada etika profesi. Auditor dalam hal ini tampak sangat tidak bertanggung jawab karena telah menggunakan jebakan  uang untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor.

Maka dari itu, berdasarkan kasus Mulyana yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi diantaranya sebagai berikut:

  1. Prinsip Integritas

Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Tapi dalam kasus ini auditor telah menggunakan jebakan uang untuk menjebak tersangka. Disini terlihat bahwa ia telah mengabaikan integritasnya sebagai auditor.

  1. Prinsip Obyektifitas

Dalam hal ini auditor bersikap tidak obyektif, karena telah berlaku tidak sesuai dengan kode etik yaitu menjebak tersangka dengan menggunakan uang untuk membuktikan kebenarannya.

  1. 3.   Prinsip Kepentingan Publik

Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, seorang auditor harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam hal ini, auditor telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan diri sendiri.

  1. Prinsip Kompetensi sertaSikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Auditor tidak berlaku dengan hati-hati karena tidak mempertimbangan efek buruk yang terjadi atas tindakan yang dilakukannya, yaitu ingin membuktikan mulyana bersalah tetapi memakai cara yang tidak etis, sehingga hal tersebut jelas dinlai sangat tidak profesional.

  1. Prinsip Perilaku Profesional

Auditor harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam hal ini, auditor tidak bersikap profesional karena tidak memikirkan hal yang lebih baik untuk dilakukan agar dapat mengungkap kebenaran.

Kesimpulan :

Tindakan kedua belah pihak, pihak ketiga (auditor), maupun pihak penerima kerja, yaitu KPU, sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W Kusumah, walaupun dengan tujuan mulia, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU.

Memang akan menimbulkan pro dan kontra karena dengan menjebak seperti itu dikatakan menyimpang keetisan. Jadi, sebaiknya BPK langsung menolak saja dengan apa yang ditawarkan oleh KPU, yang bertujuan untuk merahasiakan data-data laporan keuangan dan sebaiknya KPU merampungkan laporan keuangannya untuk diperiksa oleh BPK, dan sampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada BPK. Dengan demikian tidak ada fraud yang terjadi pada saat pemeriksaan laporan keuangan.

Daftar pustaka :

http://news.detik.com/read/2005/04/20/214341/346216/10/kronologi-kasus-mulyana-versi-bpk

http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/27/opi03.htm

Tugas Softskill Akuntansi Internasional

AKUNTANSI KOMPARATIF : AMERIKA & ASIA
Latar Belakang
Akuntansi komparatif Amerika dan Asia membahas akuntansi dari lima Negara, dua di benua Amerika (Meksiko dan Amerika Serikat) serta tiga di benua Asia (Cina, India, dan Jepang). Amerika Serikat dan Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, sementara Meksiko, Cina, dan India memiliki peekonomian yang baru muncul. Dibandingkan negara-negara lain, Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf multinasional. Jepang menjadi Negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar dunia. Kedua Negara tersebut merupakan pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards Committee). Negara-negara ini terpilih pada Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia karena Negara Meksiko merupakan bagian dari Amerika Latin. Perbaikan system Free market (pasar bebas) yang terjadi pada tahun 1990-an banyak terdapat di Amerika Latin. Alasan pemilihan terhadap Meksiko karena memiliki bentuk yang hampir serupa dengan akuntansi di Negara Amerika Latin lainnya
Adapun alasan pemilihan terhadap Cina mungkin sudah dapat dipastikan Negara dengan populasi terbesar di dunia. Perusahaan di seluruh dunia saling bersaing untuk berbisnis di Negara tersebut, Meksiko dan India merupakan Negara kapitalis akan tetapi dengan tekanan pemerintah pusat serta kepemilikan pemerintah terhadap industri-industri penting. Secara sejarah, perekonomian kedua Negara tersebut cenderung tertutup kecenderungan tersebut mulai berubah, karena pemerintah kedua Negara tersebut telah memprivatisasi industry mereka dan membuka diri terhadap ekonomi global. Mungkin alasan-alasan tersebut sehingga lima Negara tersebut terpilih menjadi sistem keuangan nasional.
LIMA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NASIONAL
1. AMERIKA
Akuntansi di Amerika Serikat diatur badan sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board – FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standardisasi mereka adalah agensi kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commision – SEC).
Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip Akuntansi Dewan pada tahun 1951 . In 1973, the Accounting Principles Board was replaced by the Financial Accounting Standards Board (FASB) under the supervision of the Financial Accounting Foundation with the Financial Accounting Standards Advisory Council serving to advise and provide input on the accounting standards. Other organizations involved in determining United States accounting standards include the Governmental Accounting Standards Board (GASB), formed in 1984, and the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan melayani untuk menasihati dan memberikan masukan pada standar akuntansi.
Organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam menentukan standar akuntansi Amerika Serikat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk pada tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). As international and US GAAP standards have converged, the International Accounting Standards Board which produces International Financial Reporting Standards (IFRS) has become important. Sebagai internasional dan US GAAP standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi penting.
Regulasi dan pelaksanaan akuntansi
Sistem yang dianut Amerika Serikat tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodic keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hokum Negara, bukan hokum federal. Setiap Negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri secara umum, peraturan tersebut mengandung persyaratan minimal untuk menjaga catatan akuntansi serta publikasi periodic laporan keuangan. SEC memiliki yurisdiksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pertukaran stok AS serta perusahaan yang berdagang over-the-counter? Perusahaan yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki kewajiban persyaratan untuk laporan keuangan, yang membuat Amerika Serikat terlihat ganjil dalam norma internasional.
SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan kepada perusahaan public akan tetapi bergantung pada sektor swasta dalam penerapan standardisasi tersebut. Oleh karena itu, SEC merupakan agensi regulator yang independen, kongres serta presiden tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kebijakan yang mereka buat.
FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan Standar Akuntansi Keuangan 158 (158 Statement of Financial Accounting Standard – SAFSs). Tujuan SFASs adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengambil kredit, investasi, dan sebagainya. FASB menjalani proses prosedur yang panjang sebelum mengeluarkan SFAS.
Laporan Keuangan
Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di AS memiliki beberapa komponan di bawah ini:
a. Laporan manajamen
b. Laporan audit independen
c. Laporan keuangan primer (laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham).
d. Diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan.
e. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan.
f. Catatan atas laporan
g. Perbandingan data keuangan selama lima atau sepuluh tahun.
h. Data triwulan terpilih.
Penggabungan Laporan Keuangan juga dibutuhkan, dan laporan keuangan AS yang dipublikasikan biasanya tidak berisi laporan parent-company-only (induk perusahaan saja). Peraturan penggabungan tersebut membutuhkan penggabungan seluruh anak perusahaan yang telah tekontrol (sebagai contoh, kepemilikan bagian saham lebih dari 50%), termasuk yang beroperasional non-homogenik. Laporan triwulan dibutuhkan untuk perusahaan yang terdaftar pada bursa saham utama. Laporan semacam ini biasanya hanya berisi laporan singkat saja, laporan keuangan yang belum diaudit serta ringkasan laporan manajemen.
Patokan Akuntansi
Peraturan patokan akuntansi di Amerika Serikat berasumsi bahwa kesatuan bisnis akan terus berlangsung jika terus diperhatikan. Dasar perhitungan akrual cukup meresap, serta peraturan transaksi dan pengenalan event sangat bergantung pada konsep yang cocok. Sebuah konsistensi membutuhkan pemaksaan pada keberagaman perlakuan akuntansi terhadap pokok tertentu pada tiap periode akuntansi dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada praktik atau proses, maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan.
2. MESIKO
Meksiko adalah Negara dengan penduduk berbahasa Spanyol terbanyak di dunia dan Negara dengan populasi terbesar kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki free-market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan perusahaan menguasai industry perminyakan dan sarana umum, sedangkan perusahaan swasta mendominasi pabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta Industri pelayanan. Pemerintah juga melakukan privatisasi kepemilikannya dalam industri-industri yang tidak strategis. Reformasi ekonomi pasar bebas selama tahun 1990-an membantu mengurangi inflasi, meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan fundamental ekonomi yang lebih sehat.
Perjanjian yang paling penting untuk Meksiko adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement – NAFTA ) yang ditandatangani denganKanada dan Amerika Serikat tahun 1994. Seperti Brazil, Meksiko memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan pemungut pajak. Sistem resmi Meksiko yang berasal dari Prancis adalah faktor yang lebih disukai.Sejak pembentukan persetujuan perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA/ North America Free Trade Agreement). Pertumbuhan ekonomi Meksiko telah meningkat. Tetapi dengan negara internasional lainnya menjadi lebih menonjol pada arena global, ini penting bagi Meksiko untuk mengakses pendanaan. Meksiko memerlukan keterbukaan dalam kerjasamanya sebagai tujuan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkesinambungan.
Pengaruh AS terhadap perekonomi Meksiko meluas hingga akuntansi, “Banyak pakar di Meksiko turut berkembang dalam “Akuntansi Amerika” juga digunakannnya buku teks dan sastra AS (baik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol maupun asli bebahasa Inggris) secara luas dalam pendidikan akuntansi serta sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi. NAFTA memberikan tren baru mengenai kerja sama yang lebih kuat antara organisasi akuntansi Meksiko, Kanada dan Amerika seriakat. Sekarang, bentuk pengaturan standardisasi akuntansi ketiga Negara tersebut berkomitmen pada program harmonisasi dan mencoba untuk selalu bekerja sama. Sebagai pendiri International Accounting Standards Committee (sekarang menjadi International Accounting Standards Board), Meksiko juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan IFRS. Sekarang Meksiko merunut pada IASB sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul, terutama dalam kasus di mana tidak tercantum dalam standardisasi Meksiko.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law, dan standardisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standards (Consejo Mexicano Para La Investigacion y Dessarollo de Normas de Informacion Financiera – CINIF). Untuk standardsasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountants (Instituto Mexicano de Contadores Publicos) melaluiAuditing standards and Procedures Commision. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris-Amerika atau Anglo-Saxon, daripada pendekatan Eropa Kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan di Meksiko harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, dan harus meliputi:
a. Neraca
b. laporan Laba-Rugi
c. Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
d. Laporan perubahan posisi keuangan
e. Catatan, merupakan bagian yang melengkapi laporan perubahan posisi keuangan, yang meliputi antara lain :
• Kebijakan akuntani pada perusahaan
• Ketersediaan material
• Komitmen untuk pembelian saham substansial atau dibawah hak kontrak
• Penjelasan mendetail mengenai utang jangka panjang dan kurs mata uang asing
• Batasan Dividen
• Jaminan
• Rencana pensiun pegawai
• Transaksi dengan perusahaan sejawat
• Pajak
Patokan Akuntansi
1) Bisnis gabungan menggunakan metode pembelian
2) Goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang didapatkan
3) Aset berwujud/ tidak berwujud didepresiasi / diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya (biasanya tidak lebih dari 20tahun)
4) Biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknoligi hadir
5) Sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease
6) Kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur
7) Cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko
8) Pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban

3. JEPANG
Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestic dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilam perusahaan Jepang.
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hokum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut juga. Pada paruh pertama abad ke- 20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide- ide dari AS yang berpengaruh. Akhir- akhir ini, pengaruh Badan Standart Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Perusahaan – perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama- sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu.
Modal usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990- an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas pelaporan keuangan Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan jepang. Suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990- an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan- perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum: undang-undang perusahaan (companuy low), undang-undang pertukaran dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai “sistem legal triangular. Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.
Berdasarkan Undang-undang perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukungpada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang,aik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi profesional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor berwenang biasanya fokus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaanterhadap laporan dan catatan keuangan, serta harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi (certified public accountans – CPAs).
Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya antara lain :
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan bisnis
5. Jadwal terkait
Patokan Akuntansi
Metode pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunkan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga digunkan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang profesional tidak diperbolehkan. Dibawah standar stimulasi mata uang, aset dan kewajiban dari anak perusahaan asing dihitung dengan tingkat kurs saat itu (akhir tahun), pendapatan dan beban dalam rata-rata, serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling populer. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum perpajakan. Metode declining balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai.
Kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa menyewa keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapan untuk perubahan sepanjang waktu dengan menggunkan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Dibutuhkan cadangan: setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan dejumlah minimal 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwang hingga cadangan mencapi 25 persen dari saham.

4. CINA

• Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar namun masih dalam kendali partai komunis.
• Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagao ekonomi hibrid, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya, seperti perdagangan dan sektor swasta, ditumbuhkan dengan sistem berorientasi pasar.
• Melihat perkembangan sistem ekonomi yang ada di Cina, maka sistem dan aturan akuntansi di Cina juga berubah seiring adanya reformasi ekonomi yang terjadi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Patokan Akuntansi
1. Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE). ASBE adalah sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada yang pada akhirnya menyeragamkan praktik do mestik dan menyeragamkan praktik akuntansi Cina fengan praktik internasional.
2. Kemudian, pada tahun 1998 Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (The China Accounting Standards Committee-CASC) sebagai lembaga berwenang dalam departemen keuangan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi.
3. Pada akhirnya, tahun 2006 susunan baru ASBE dikeluarkan, dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS.Kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur
Pelaporan Keuangan
• Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan.
• Laporan Keuangan terdiri atas:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan arus kas
d. Laporan perubahan ekuitas
e. Catatan
Patokan Akuntansi
• Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian.
• Kapitalisasi dan Uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill.
• Untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas.
• Penilaian aset menggunakan basis harga perolehan.
• Biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi.
• Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata.

5. INDIA
Perekonomian eropa mulai bersaing dengan india setelah portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang inggris dibentuk diperusahaan india bagian selatan tahun 1619., dan satuan perdagangan terusmenerus dibuka dibagian lain selama tahun 1850-an. Demonstrasi masa terhadap aturan kolonial inggris mulai pada tahun 1920-an dibawah kepemimpinan Mohandas Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Dari 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi india digolongkan dengan bergaya program sosialis pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Menghadapi krisis ekonomi pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Perubahan yang dimulai 1991 telah memutus kendali birokrasi dan mendorong terciptanya pasar yang lebih kompetitif.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
a. Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa inggris
b. Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan Kitab Akuntansi. Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :
• Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan
• Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda
c. Lembaga yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi
d. Standar Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi dan Auditing atau(Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar
e. Pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India(SEBI)
Pelaporan Keuangan

1. Neraca dua tahun
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Kebijakan Akuntansi dan Catatan
Pengukuran Akuntansi

• Penggabungan
• Untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian, yang disebut dengan amalgamation
• Goodwill
• Dikapitalisasi, diamortisasi dan diuji impairmentnya (pengurangannya).
• Penilaian asset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan asset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun
• Biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata
• Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa
• Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus

RANGKUMAN PERBEDAAN PRAKTIK AKUNTANSI

Amerika Serikat Meksiko Jepang Cina India
1.
Penggabunganusaha: pembelian atau pooling Pembelian Pembelian Keduanya Pembelian Keduanya
2. Goodwill Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi, dan amortisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi, dan amortisasi dan uji penurunan nilai
3. Assosiasi Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas
4. Penilaian asset Harga perolehan Penyesuaian kisaran harga Harga perolehan Harga perolehan Harga perolehan
5. Biaya depresiasi Berbasis ekonomi Berbasis ekonomi Berbasis pajak Berbasis ekonomi Berbasis ekonomi
6. Penilaian persediaan LIFO Boleh Tidak digunakan Boleh Dilarang Dilarang
7. Kemungkinan rugi Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued)
8. Sewa pembiayaan Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi
9. Pajak tangguhan Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued)
10. Cadangan untuk memuluskan pendapatan Tidak Tidak Tidak Tidak Beberapa

SUMBER :
Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 6., Salemba Empat, Jakarta

AKUNTANSI KOMPARATIF EROPA

MAKALAH AKUNTANSI KOMPARATIF EROPA

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Akuntansi Internasional

Dosen : Olivia Febriya Anggraini
Disusun oleh : Hafidz Fadhillah Haq
NPM / Kelas : 23211146 / 4EB23

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan pertolonganNya saya dapat menyelesaiakan makalah yang berjudul ‘Akuntansi Komparatif Eropa’. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Internasional.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca.
Saya menyadari makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, sayamembutuhkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun. Terima kasih.

Jakarta, 18 April 2015

Hafidz Fadhillah Haq

BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia.

Seiring dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh selama paruh pertama abad ke-20, kerumitan masalah-masalah akuntansi muncul secara bersamaan pula. Sekolah-sekolah bisnis membantu perkembangan tersebut dengan meneruskan bidang-bidang masalah dan pada akhirnya mengakuinya sebagai suatu disiplin ilmu akademik sendiri pada berbagai sekolah tinggi dan universitas. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa dengan sendirinya pada Dunia Barat, khususnya di Jerman dan Jepang.

Pada tingkatan yang agak kurang, faktor yang sama juga dapat dilihat secara langsung di Negara-negara seperti Brasil, Israel, Meksiko, Philipina, Swedia dan Taiwan. Berkebalikan dengan sifat warisan akuntansi yang internasional tersebut adalah bahwa di banyak Negara, akuntansi tetap merupakan masalah nasional, dengan standar dan praktik nasional yang melekat sangat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Hanya terdapat sedikit pemahaman atas ketentuan yang sejenis dengan Negara lain. Namun demikian, akuntansi melayani manusia dan organisasi yang lingkup keputusannya semakin internasional. Mengatasi paradoks sejarah akuntansi ini telah lama menjadi perhatian baik bagi para pengguna maupun penyusun informasi akuntansi. Dalam tahun-tahun terakhir, usaha-usaha institusi untuk mempersempit perbedaan dalam pengukuran, pengungkapan dan proses auditing di seluruh dunia semakin intensif dilakukan. Apabila usaha-usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi, sekarang ini terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor-faktor ini tumbuh dari pengurangan yang signifikan dan terus-menerus hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi. Pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung, dan transaksi terkait telah diliberalisasikan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi hambatan-hambatan terhadap bisnis internasional. Kemajuan dalam teknologi informasi juga menyebabkan perubahan radikal dalam ekonomi produksi dan distribusi. Produksi yang terintegrasi secara vertical tidak lagi menjadi bukti model operasi yang efisien. Hubungan informasi, secara global dan seketika memberi makna bahwa produksi semakin dialihkontrakkan kepada siapa saja dengan ukuran apa pun dimana saja di dunia yang memiliki kemampuan terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu bagian dari pekerjaan tersebut. Hubungan wajar timbale-balik yang menjadi karakter hubunngan perusahaan dengan pemasok, perantara dengan pelanggan mereka digantikan dengan hubungan kerja sama global dengan pemasok, pemasok dari pemasok, perantara, pelanggan, dan pelanggan dari pelanggan.

BAB II
PEMBAHASAN

AKUNTANSI KOMPARATIF : EROPA
Lima anggota Uni Eropa (EU) :
1. Republik Ceko
2. Perancis
3. Jerman
4. Belanda
5. Inggris

BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI
• Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .
• Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi.
Tiga alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi :
1. Di banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif.
2. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.
Susunan standar akuntansi menggabungkan dua kombinasi, yaitu :
1. Sektor swasta: profesi akuntansi dan kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan keuangan)
2. Sektor umum: perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi keamanan.

IFRS DALAM UNI EROPA
Tampilan tabel “persyaratan IFRS” meringkaskan persyaratan Uni Eropa untuk menggunakan IFRS di lima negara yang diteliti. Penggabungan laporan keuangan bisa diharapkan dimana IFRS diperlukan, tapi perbedaannya tetap ada ketika tidak ada penggabungan.

Persyaratan IFRS
Republik Ceko Perancis Jerman Belanda Inggris
Perusahaan terdaftar-laporan keu. gabungan Diharuskan Diharuskan Diharuskan Diharuskan Diharuskan
Perusahaan terdaftar-laporan keuangan perusahaan pribadi Diharuskan Dilaranga Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasionala Dibolehkan Dibolehkan
Perusahaan tdk terdaftar-laporan keu. gabungan Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan
Perusahaan tdk terdaftar-laporan keuangan perusahaan pribadi Dilarangb Dilarangb Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasionala Dibolehkan Dibolehkan
aLaporan keuangan prusahaan tertutup Perancis dan Jerman harus disusun dengan menggunakan persyaratan akuntansi setempat karena laporan-laporan ini merupakan dasar untuk pajak dan dividen.
bIFRS tidak diperbolehkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi yang tidak terdaftar di Ceko karena dianggap bahwa IFRS bisa terlalu rumit dan memakan biaya untuk perusahaan-perusahaan pribadi yang kecil ini.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba-rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:
• Kebijakan akuntansi yang diikuti
• Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting
• Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi
Patokan Akuntansi
• Semua kombinasi bisnis dianggap pembelanjaan.
• Goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya dan jika negative harus segera diakui dalam pendapatan.
• Penanaman modal dalam perusahaan gabungan dengan metode ekuitas.
• Translasi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional.
• Aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar.
• Depresiasi dibebankan secarasistematis atas umur penggunaan asset, menggambarkan pola pemakaian manfaat.
• Persediaan dinilai secara FIFO atau beban rata-rata sesuai menurut IFRS.
• Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar sistematis.
• Pajak-pajak yang ditangguhkan dibayar penuh.

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA
1. Perancis
Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi:
1. Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan.
2. Definisi asset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.
3. Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.
4. Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi.
5. Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis:
1. Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2. Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).
3. Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
4. Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).
5. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).
Laporan Keuangan
Perusahaan Perancis harus melaporkan hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan Direktur
5. Laporan Auditor
Patokan Akuntansi
• Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan.
• Depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan metode garis garis lurus atau saldo menurun.
• Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah (FIFO) atau rata-rata tertimbang.
• Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya (akrual basis)
• Aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa dibebankan.
• Utang untuk kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi.
• Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban, dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan.
• Goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan.

2. Jerman
Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code (HGB), berisi:
1. memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka.
2. memungkinkan adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman:
1. German Accounting Standards Committee atau GASC, atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee atau DRSC (Otoritas penyusun standar Jerman)
2. Financial Accounting Control Act (Badan pengontrol kepatuhan).
3. Financial Reporting Enforcement Panel atau FREP (Dewan sector swasta)
4. Federal Financial Supervisory Authority (Dewan sector public)
5. Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan pemeriksa perusahaan)
Laporan Keuangan
Perusahaan Jerman harus melaporkan hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan
4. Laporan Manajemen
5. Laporan Auditor
Pengukuran Akuntansi
• Metode pembelian (akuisisi) menggunakan metode penggabungan usaha.
• Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada.
• Aset berwujud dinilai berdasarkan harga perolehan.
• Persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebih rendah.
• Depresiasi dinilai sesuai dengan penurunan tingkat pajak.
• Menggunakan pendekatan mata uang fungsional terhadap translasi mata uang asing.
• Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan.
• Pajak-pajak yang ditangguhkan biasanya tidak muncul dalam akun perusahaan pribadi, namun pajak tersebut bisa muncul dalam laporan gabungan.

3. Republik Ceko
Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directives.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
• Accountancy Act: menentukan persyaratan untuk akuntansi.
• Fourth and Sevent Directives dari Uni Eropa: menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.
• Czech Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal.
• Act on Auditors: Mengatur proses audit.
• Chamber of Auditors: mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian dan menertibkan auditor, penyusunan standar audit dan regulasi praktik audit seperti format laporan audit.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas:
1. Neraca
2. Akun keuntungan dan kerugian (Laporan Laba Rugi)
3. Catatan
Pengukuran Akuntansi
• Metode Akuisisi (pembelian)
• Goodwill dikapitalisasi atau diamortisasi.
• Aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya.
• Persediaan dinilai pada biaya rendah (FIFO) atau metode rata-rata.
• Biaya riset dan pengembangan dikapitalisasi.
• Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk semua selisih sementara.

4. Belanda
Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik professional yang sangat tinggi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:
• Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
• Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
• Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
• Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
• Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus meliputi hal-hal:
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan
4. Laporan Direktur
5. Informasi lain yang sudah ditentukan
Pengukuran Akuntansi
• Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi
• Persediaan dinilai dengan FIFO, LIFO atau rata-rata
• Semua asset tidak berwujud memiliki usia terbatas.
• Biaya riset dan pengembangan hanya dikapitalisasi ketika jumlahnya bisa ditutup kembali
• Pajak penghasilan yang ditangguhkan diakui berdasarkan konsep alokasi yang komprehensif.

5. Inggris
Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth and Seventh Directive.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:
1. Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
2. Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
3. Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ketahun.
5. Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:
1. TheInstituteofChartered AccountantsinEnglanddanWales
2. TheInstituteofChartered AccountantsinIreland
3. TheInstituteofChartered AccountantsinScotland
4. The Association of Chartered Certified Accountants
5. The CharteredInstituteofManagementAccountants
6. The CharteredInstituteofPublicFinance and Accountancy
Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris mencakup hal-hal:
1. Laporan direktur
2. Akun Laba dan Rugi serta neraca
3. Laporan arus kas
4. Laporan keseluruhan laba dan rugi
5. Laporan kebijakan akuntansi
6. Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
7. Laporan auditor
Penghitungan akuntansi
• Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama kurang dari 20 tahun
• Aset-aset dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan keduanya
• Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya
• Persediaan dihitung berdasarkan FIFO atau rata-rata
• Pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode hutang dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan berdasarkan waktu.

BAB III
KESIMPULAN

Di Negara-negara hukum kode, sector public lebih berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk lebih diatur oleh Negara. Hal ini yang menyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda di seluruh dunia. Akuntansi Komparatif bagian ini membahas tentang sistem Akuntansi di negara Perancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda dan Inggris. Akuntansi Internasional berguna bagi perusahaan baru yang ingin menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan asing.

Ringkasan Praktik Akuntansi Signifikan
Pembeda IFRS Perancis Jerman Republik Ceko Belanda Inggris
Kombinasi bisnis Pembelian
Goodwill Kapitalisasi dan pengujian penurunan nilai Kapitalisasi dan amortisasi
Asosiasi Metode ekuitas
Valuasi aset Harga perolehan dan harga pasar Harga Perolehan Harga perolehan dan harga pasar
Beban depresiasi Dasar ekonomi Dasar pajak Dasar Ekonomi
Valuasi persediaan LIFO Tidak diizinkan diizinkan Tidak diizinkan diizinkan Tidak diizinkan
Kemungkinan rugi Diakui
Pinjaman dana dikapitalisasi Tidak dikapitalisasi Dikapitalisasi
Pajak tangguhan diakui Tidak diakui diakui
Simpanan untuk manipulasi laba tidak digunakan Diakui sebagian

DAFTAR PUSTAKA

http://dwikasuwandi.blogspot.com/2013/03/bab-3-akuntansi-komparatif-i.html emmy.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17734/bab+1.ppt http://vegaaugesriana.wordpress.com/2013/04/08/bab-iii-akuntansi-komparatif-i/
http://christomario.wordpress.com/2012/04/07/resume-akuntansi-internasional/
http://dhiasitsme.wordpress.com/2011/10/25/standar-akuntansi-keuangan-sak/
http://hernisetya14.blogspot.com/

TUGAS SOFTSKILL

TUGAS SOFTSKILL
PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI
Disusun Oleh :
Anjar Arif Wahyudi 20211936
Fajar Aji Sondang 28211315
Fazar Tranggono 22211753
Hafidz Fadhillah Haq 23211146
Ginanjar Sancoko 23211074

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul “Kasus Pelanggaran Pada KAP Andersen dan Enron” tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari Makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Selesainya Penulisan Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, baik itu bimbingan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung yang sangat membantu penulis dalam pembuatan makalah ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Diah Aryati Prihartini selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Akuntansi yang telah membantu memberikan masukan kepada penulis untuk pembuatan makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan dengan segala kerendahan hati semoga. Makalah ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca guna pengembangan selanjutnya.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda. Namun, setiap etika harus dipatuhi karena etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara dan aturan dalam menjalankan sitiap pekerjaannya. Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Namun, pada prakteknya pelanggaran kode etika profesi akuntansi masih saja terjadi di Indonesia.
Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai pelanggaran kode etika profesi akuntansi yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini kami membahas mengenai kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntansi yang terjadi didalam PT. Kimia Farma.
Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero)
1.2 Rumusan dan batasan masalah
1.2.1 Rumusan masalah
1. Bagaimana opini penulis terhadap masalah yang terjadi pada kasus PT. Kimia Farma (Persero) ?
2. Etika profesi apa yang dilanggar oleh PT. Kimia Farma (Persero) ?
1.2.2 Batasan masalah Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis hanya membahas kasus PT. Kimia Farma (Persero) pada tahun 2001.
1.3 Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui opini penulis tentang masalah apa yang terjadi pada PT. Kimia Farma (Persero)
2. Untuk mengetahui etika profesi apa yang dilanggar oleh PT. Kimia Farma (Persero)
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 ETIKA PROFESI AKUNTANSI MENURUT IAI
Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: 1. Prinsip Etika, prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. 2. Aturan Etika, aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan 3. Interpretasi Aturan Etika, Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
2.2 PRINSIP ETIKA PROFESI MENURUT IAI
Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 (empat) kebutuan dasar yang harus dipenuhi :
1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang denga jelas dapat diindentifikasikan oleh pamakai jasa akuntan sebagai profesional dibidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan stndar kinerja yang tinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemebrian jasa oleh akuntan.

Prinsip Etika Profesi Akuntan :
1. Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
4. Obyektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
6. Kerahasiaan Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
7. Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk
Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Kesalahan pencatatan ditemukan kantor akuntan publik Hans Tuanakota Mustofa (HTM) menjelang pemerintah akan melakukan divestasi (pelepasan saham) tahap kedua di Kimia Farma pada Mei 2002. Sementara kesalahan pencatatan ditemukan pada laporan keuangan 2001 yang digunakan saat pelaksanaan divestasi yang dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO).
3.2 Keterkaitan Manajemen Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk
Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated) hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik.
Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar Rp 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di-mark up ini, merupakan kesalahan manajemen lama.
3.3 Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan Kimia Farma Tahun 2001
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimana pun, pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi.
Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar Rp 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma, yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) menyajikan kembali (restated) laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik.
Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Pasar Modal tanggal 27 Desember 2002 dikatakan bahwa:
1. Kasus ini bermula dari ditemukannya hal-hal sebagai berikut: a. Dalam rangka retrukturisasi PT Kimia Farma Tbk. (PT KAEF), Sdr. Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAP HTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAEF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002, menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. b. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian poses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, diperoleh bukti sebagai berikut :
a. terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF, adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk.
b. Kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut: • Unit Industri Bahan Baku – Kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp 2,7 miliar. • Unit Logistik Sentral – Kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar • Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) – Kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp 8,1 miliar. – Kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
c. Bahwa kesalahan penyajian tersebut, dilakukan oleh Direksi periode 1998–Juni 2002 dengan cara: – Membuat 2 (dua) daftar harga persedian (master prices) yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Pebruari 2002 dan 3 Februari 2002, dimana keduanya merupakan master prices yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur Produksi PT KAEF. Master prices per 3 Pebruari 2002 merupakan master prices yang telah disesuaikan nilainya (penggelembungan) dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT KAEF per 31 Desember 2001. – Melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit Bahan Baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh Akuntan.
d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh PT KAEF terbukti melanggar: – Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
e. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terbukti bahwa Akuntan yang melakukan audit Laporan Keuangan per 31 Desember 2001 PT KAEF: – Telah melakukan prosedur audit termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT KAEF dalam penggelembungan keuntungan tersebut. Namun demikian proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT KAEF.
3. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maka: a. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan raktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001; b. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.

BAB IV
PENUTUP

Maka dari itu, berdasarkan kasus yang terjadi didalam PT. Kimia Farma kami dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi diantaranya sebagai berikut:o i i i i i i i ii i i i i i i

1. Tanggung jawab
Dalam hal ini Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 telah menyalahi tanggung jawabnya dalam pembuatan laporan keuangan dengan melakukan kegiatan praktek pengelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Sehingga dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan akibat adanya laporan keuangan yang tidak aktual.

2. Kepentingan Publik
Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, seorang akuntan harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam hal ini, akuntan didalam PT. Kimia Farma telah mengorbankan kepentingan public demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT. Kimia Farma, menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor.

3. Integritas
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Namun, PT. Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Sehingga telah melanggar prinsip kode etik akuntansi.

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Seperti halnya integritas yang dapat menerima Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.

4. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Baik akuntan, direksi maupun Auditor dari PT. Kimia Farma harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, sehingga tidak adanya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Namun, pada kenyataannya akuntan, direksi maupun auditor telah melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian professional dalam kode etik akuntansi karena adanya laporan keuangan yang tidak valid.

5. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan PT. Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak professional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Bukan hanya itu saja, kinerja profesionalisme dari seorang auditor pada PT. Kimia Farma pun dapat merusak reputasi mereka selaku auditor karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. I k k k k k k k k k k k k k k

6.Standar Teknisjjjjj jjjjj jjj j j j j j j j j j j j jj j j j j j j j j j j j j jkmk jj
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Dalam hal ini seorang akuntan dituntut untuk melakukan penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku, yakni sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Namun pada kenyataannya dalam penyusunan laporan keuangan terjadi adanya praktek pengelembungan dana yang dilakukan oleh direksi PT. Kimia Farma sehingga melanggar prinsip standar teknik dalam kode etik akuntansi.
DAFTAR PUSTAKA

http://www.bumn.go.id/22289/publikasi/berita/manajemen-lama-kimia-farma-dipastikan-terlibat-kasus/
http://liaaaajach.wordpress.com/2013/01/19/contoh-contoh-kasus-pelanggaran-etika-profesi-akuntansi/
http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Des2002/PR_27_12_2002.PDF
http://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kimia-farma-tbk/

Pelanggaran Etika di Sekitar.

Hafidz Fadhillah Haq
3EB23
23211146

Pelanggaran etika di sekitar saya.
1. Tanggal 1 Oktober 2014. Pelanggaran dalam rambu-rambu lalu lintas yakni lampu merah, ,yang seharusnya lampu merah,kendaraan dalam keadaan berhenti tetapi pengemudi kendaraan masih tetap menjalankan kendaraanya sehingga merugikan kendaraan lain dari arah lain.
2. Tanggal 2 Oktober 2014. Pelanggaran supir angkutan umum yang tidak menaati peraturan lalu lintas yakni pengemudi angkutan umum tidak menurunkan penumpang di tempat semestinya yaitu di halte, dari hal itu menimbulkan dampak yaitu dapat merugikan para pengguna jalan,dapat menimbulkan kemacetan.
3. Tanggal 3 Oktober 2014. Pelanggaran mahasiswa merokok di dalam gedung kampus meskipun di toilet. Ketika saya akan buang air kecil, keluar seorang mahasiswa dari dalam kamar mandi dengan rokok di tangannya. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran etika.
4. Tanggal 4 Oktober 2014. Pelanggaran etika yang terjadi adalah ada seorang pengemis yang memaksa untuk meminta sumbangan. Seharusnya, mereka yang meminta sumbangan tidak melakukan pemaksaan karena sumbangan bersifat sukarela. Ini terjadi ketika saya jaga toko pulsa.
5. Tanggal 5 Oktober 2014. Pelanggaran etika yang terjadi di pom bensin. Saat semua orang sedang mengantri untuk mengisi bensinnya, saya melihat ada seorang bapak yang dengan seenaknya menyelak antrian. Bapak tersebut seharusnya membiasakan dirinya untuk mengantri.

INQUIRY LETTER AND REPLY OF INQUIRY LETTER

INQUIRY LETTER

 

 

 

ORANGE CORPORATION

345 Gold Boulevard

Rawamangun, Jakarta Timur

 

Ref : CS / FI / 14A

 

12th April, 2014

 

PT. Jakmania

30 South Point Square

Kemayoran, Jakarta Pusat

 

Dear Mr. Bambang,

 

To satisfy the tastes and needs of football lovers about jersey that is progressively.Especially jersey with good quality and low prices. Hereby we introduce ourselves as a company engaged in the manufacture of jersey with good quality. And this products we named JACK Jersey. Established since 06 march 2014 located in Rawamangun, Jakarta Timur.

 

Since our company was recently established then we will ask you about the company that has experienced:

1. Promotion what is in accordance with our product?

2. When is the appropriate time?

3. Whatever media that allows for the sale?

4. Equipment needed promotion?

5. Total cost spent for promotion?

 

Hopefully you wish to reply and answer any questions from me. Thank you.

 

Yours sincerely,

 

 

 

Hafidz Fadillah Haq

General Manager.

 

 

 

 

 

 

 

REPLY OF INQUIRY LETTER

 

PT. Jakmania

30 South Point Square

Kemayoran, Jakarta Pusat

 

Ref : CS / F2 / 14C

 

14th April, 2014

 

ORANGE CORPORATION

345 Gold Boulevard

Rawamangun, Jakarta Timur

 

Dear Mr. Hafidz Fadillah Haq

 

We thank you for your inquiry letter of 12th April, 2014. As requested we will answer the questions you ask.

 

1.  Promotion for the product you are put your products on social media and using a promotion distributing flyers.

 

2. Appropriate time for promotion is every day more especially in the holiday promotion multiply.

 

3.  Media that allows for promotion by distributing brochures and social media.

 

4. Equipment needed promotion is flyers, putting social media such as path, twitter, instagram, put the bread in shops pavement cafés can.

 

5. Total cost spent for the promotion :

    Pay the printing brochures Rp. 1.500.000.

    Buy pulse to incorporate social media into Rp. 300.000/month.

    The total cost of the promotion : Rp. 1.800.000

 

After reading your letter and find out information about your product I would like to work together to promote your products.

 

Your sincerely,

 

 

 

Bambang Pamungkas,

General Manager.

Artikel ekonomi bahasa inggris beserta tensesnya.

This Year, Rupiah Is Predicted Will Be Number 1 In Asia 

 

1)Some analysts of the most accurate version of Bloomberg predicted that 2)Rupiah will rise from the worst position to be the number one among other Asian currencies this year.

 

According to Lloyds Banking Group Plc, 3)the rupiah will strengthen by 6.8 percent in 2014 to a level of 11,400 per U.S. dollar. Meanwhile, 4)Societe Generale SA will see the rupiah was at 10,250 at the end of next year. In comparison, the median of 23 5)analysts surveyed by Bloomberg predict 6)the rupiah will be at the level of 12,200 per U.S. dollar.

 

Among the 10 countries of Asia, only 7)China can beat Indonesian growth.

 

8)There are several factors that will allegedly keep the Rupiah. One of them, a steady growth of the Indonesian economy and the reduce of trade deficit. 9)Two factors are again the main attraction for foreign funds to re-invest in Indonesia.

 

“10)We predict the current value of 11)the rupiah is below as 12)it should be (undervalued) considered the dynamic growth in Indonesia,” said Jeavon Lolay, Global Research Director of Lloyds .

 

13)He added that the Indonesian 14)economy will move in line with the positive growth in the global economy, 15)which in turn will help to restore the level of exports in the next second quarter.

 

As a record, 16)Indonesia’s currency has gained 0.7 percent this month to 12,085 per U.S. dollar. 17)This is the best reinforcement among 11 Asian most frequently currencies traded.

 

Tenses

  • Simple past tense : nomor 1, 5, 13

I/You/We/They/He/She/It + V II

  • Simple future tense: nomor 2, 4, 8, 14, 15

You/They/She/It + will + V1

  • Simple present tense: nomor 3, 7, 10

I/You/We/They + V1

  • Simple future tense: nomor 6

They/You/He/She/It + will + be

  • Past future tense: nomor 0

I/We + should + be

  • Present perfect tense: nomor 12, 16

He/She/It + has + V III

  • Simple peresnt tense: nomor 9

I/You/We/They + to be (am/are)

 

  • Simple present tense: nomor 11, 17

He/She/It + to be (is)

 

KARYA ILMIAH SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR

BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1              Latar belakang

Tenaga kerja adalah satu elemen terpenting dalam setiap perusahaan atau entitas usaha. Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksi ini. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja sangatlah vital dalam sebuah perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa.

Perusahaan memang tidak dilarang untuk mencari laba sebesar-besarnya, namun jangan sampai merugikan tenaga kerja. Perusahaan harus mampu memenuhi kewajibannya memenuhi hak para karyawan perusahaanya. Tenaga kerja atau karyawan perusahaan yang telah mengabdikan dirinya pada perusahaan tertentu tentunya akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah yang sesuai dengan kinerja dan prestasi masing-masing tenaga kerja. Perusahaan dalam menentukan gaji dan upah pekerja harus berpedoman pada jam kerja tenega kerja. Selain itu, prestasi pekrja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan juga turut diperhitungkan dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja.

Penentuan gaji dan upah tenaga kerja memang terlihat sepele, namun dalam pelaksanaannya sangatlah kompleks, apalagi bagi perusahaan yang belum memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang bersifat objektif terhadap para karyawannya. Sistem penggajian dan pengupahan yang baik dan benar merupakan salah satu faktor terpenting dalam terpenting perusahaan, karena hal ini juga turut menentukan produktifitas suatu perusahaan.

Dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja harus sesuai indikator. Indikator yang benar dalam penentuan besaran gaji dan upah dalam perusahaan merupakan kebutuhan pokok dalam setiap perusahaan. Indiakator yang digunakan harus sesuai agar kinerja tenaga kerja dalam perusahaan dapat dihargai oleh perusahaan dengan sesuai.

1.2              Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1        bagaimana sistem penggajian dan pengupahan yang baik dalam perusahaan manufaktur,

1.2.2        apa saja indikaor yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur?

1.3              Tujuan

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini untuk:

1.3.1        menjelaskan sistem penggajian dan pengupahan yang baik dalam perusahaan manufaktur,

1.3.2        mendeskripsikan indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur.

1.4              Manfaat

Manfaat dari karya tulis ilmiah ini untuk:

1.4.1        memberi wawasan pengetahuan tentang sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur,

1.4.2        mengetahui indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah dalam perusahaan manufaktur.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Gaji dan upah yang sesuai merupakan hak yang dituntut oleh setiap tenaga kerja pada perusahaan, perusahaan pun harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak para pekerja karena mereka telah berjasa dalam proses produksi. Gaji dan upah sama-sama balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja, namun faktanya kedua hal ini berbeda. Gaji merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mempunyai jabatan manajer, kepala bagian atau tenaga kerja (karyawan) lain yang bersifat tetap dalam perusahaan manufaktur tersebut, pemberian balas jasa tersebut biasanya dibayarkan setiap satu bulan sekali. Upah identik dengan tenaga kerja pelaksana (buruh) atau tenaga kerja harian, balas jasa atas pekerjaanya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur dapat diklasifikasikan menjadi gaji dan upah tenaga kerja langsung dan gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung. Gaji dan upah tenaga kerja langsung adalah gaji dan upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang bersentuhan dengan proses produksi suatu produk, contohnya pekerja pengepakan, pekerja pencampuran bahan, tenaga kerja produksi. Gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung dalam perusahaan manufaktur merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi, contohnya pengawas produksi, manajer.

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir, hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan semakin banyaknya perusahaan manufaktur diIndonesia. Perusahaan-perusahaan besar dunia banyak menanamkan  investasinya diIndonesia dengan membangun anak perusahaan atau membangun perusahaan baru di Indonesia. Salah satunya perusahaan manufaktur yang berkembang pesat saat ini.

Sistem yang merupakan jaringan prosedur-prosedur harus dijalankan secara bersama-sama dan bersinergi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Salah satu sistem  yang sering menjadi masalah krusial dalam perusahaan manufaktur adalah sistem penggajian dan pengupahan. Sistem penggajian dan pengupahan dalam sistem akuntansi adalah suatu jaringan prosedur yang berkesinambungan membentuk pola yang baik mulai dari penentuan tarif gaji dan upah hingga pendistribusian gaji dan upah tersebut kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Sistem penggajian dan pengupahan merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya perusahaan karena produktifitas perusahaan juga dipengaruhi oleh bagaimana manajemen menjalankan sistem penggajian dan pengupahan. Sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan perusahaan manufaktur dengan baik merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap pemerintah, selain itu juga dapat menjadi daya tarik bagi karyawan. Sistem penggajian dan pengupahan yang sesuai juga bermanfaat menjaga eksistensi dan keberadaan karyawan agar tetap berada dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan manufaktur dalam menjalankan sistem penggajian dan pengupahan tenaga kerja harus objektif, sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan harus mengetahui indikator yang tepat dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerjanya. Banyak perusahaan menentukan tarif terendah bagi para tenaga kerjanya tidak sesuai indikator yang benar, sehingga hal ini merugikan tenaga kerja.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1       Sistem Penggajian dan Pengupahan Tenaga Kerja yang Baik dalam Perusahaan Manufaktur

Perusahaan yang baik tentunya harus mempunyai sistem manajemen dan sistem akuntansi yang baik, salah satunya sistem penggajian dan pengupahan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Sistem penggajian dan pengupahan harus objektif bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan proses penggajian dan pengupahan tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan tenaga kerja, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan jabatan, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya,  dan penetapan berbagai tunjanagan kesejahteraan tenaga kerja. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja perusahaan serta berbagai tunjangan kesejahteraan tanaga kerja. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan penghitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.

Sistem yang merupakan jaringan prosedur-prosedur harus dijalankan secara bersama-sama dan bersinergi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Sebuah sistem, dalam hal ini sistem penggajian dan pengupahan tidak dapat berjalan dengan baik apabila fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi tidak saling bekerja sama.

Sistem penggajian dan pengupahan harus objektif bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Penggajian dan pengupahan dalam sebuah perusahaan tidak boleh tanpa dasar, dasar yang digunakanpun harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan berupa:

1.        dokumen pendukung perubahan gaji dan upah,

2.        kartu jam hadir dan kartu jam kerja,

3.        daftar gaji dan upah

4.        rekap daftar gaji dan rekap daftar upah,

5.        surat pernyataan gaji dan upah,

6.        amplop gaji dan upah,

7.        bukti kas keluar.

Perusahaan yang telah menjalankan sistem penggajian dan pengupahan dengan baik dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan yang telah diterapkan oleh perusahaan bersangkutan. Prosedur-prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan tersebut, terdiri dari:

1.        prosedur pencatatan waktu hadir tenaga kerja,

2.        prosedur pencatatan waktu kerja tenaga kerja,

3.        prosedur pembuatan daftar gaji dan upah tenaga kerja,

4.        prosedur distribusi biaya gaji dan upah,

5.        prosedur pembayaran gaji dan upah.

Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan penghitungan harga pokok produk. Prosedur pembayaran gaji dan upah tenaga kerja melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur tersebut banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan.

Selain pendistribusian dan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja yang diperhatikan, sistem otorisasi pejabat yang berwenang dalam sistem penggajian dan pengupahan juga tidak boleh dilupakan. Pembayaran gaji dan upah harus didasarkan  atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah dan pencantuman nama tenaga kerja dalam daftar gaji dan upah harus mendapat otorisasi pejabat yang berwenang, yaitu manajer keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada tenaga kerja yang tidak berhak atau meminailasisasikan terjadinya tertukarnya balas jasa terhadap tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain.

3.2       Indikator yang Digunakan untuk Menentukan Besaran Gaji dan Upah Tenaga Kerja dalam Sistem Penggajian dan Pengupahan Perusahaan Manufaktur

Gaji dan upah adalah sesuatu hal yang sangat sensitif bagi hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja. Tenaga kerja harus berusaha keras dengan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak mereka berupa gaji atau upah dari perusahaan. Perusahaan juga harus mampu menjalankan kewajibannya memenuhi hak karyawannya secara objektif. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya, dapat dipastikan keseimbangan antara perusahaan dan tenaga kerja tidak akan terjadi. Proses produksi tidak akan berjalan lancar, kesejahteraan tenaga kerja tidak akan terpenuhi.

Indikator yang jelas merupakan syarat mutlak dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur yang memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang baik dan objektif tentunya memiliki indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah, adalah:

3.2.1    Jam Kerja Tenaga Kerja

Penentuan gaji dan upah tenaga kerja dapat didasarkan pada jam tenaga kerja yang berpedoman pada jam kartu kehadiran tenaga kerja dan kartu jam kerja. Perusahaan biasanya telah menentukan berapa besaran balas jasa perjamnya yang akan diberikan kepada tenaga kerja.  Jika jam kerja tenaga kerja semakin panjang, gaji atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja semakin besar. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut mendapatkan tambahan pendapatan.

3.2.2    Prestasi Tenaga Kerja

Prestasi tenaga kerja dapat diukur melalui produktivitas tenaga kerja dalam memproduksi suatu produk. Gaji atau upah tambahan seperti insenif, bonus sering diberikan terhadap tenaga kerja yang dapat memproduksi produk melebihi standar yang telah ditetapkan oleh manajer produksi dalam perusahaan manufaktur tersebut. Prestasi tenaga kerja juga dapat berwujud prestasi perusahaan yang telah dicapai tenaga kerja, misalnya perusahaan mendapatkan penghargaan dalam penjualan produk, sehingga dapat menaikkan gaji dan upah tenaga kerja.

Riwayat pendidikan tenaga kerja juga menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran gaji dan posisi tenaga kerja tersebut dalam sebuah perusahaan. Selain itu pengalaman kerja diperusahaan tersebut atau perusahaan lainnya juga memiliki andil yang besar, karena akan berpengaruh terhadap skil dan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat mengangkat prestasi kerja tenaga kerja tersebut dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali.

3.2.3    Upah Minimum Kabupaten/Kota

Gaji dan upah tenaga kerja akan tinggi apabila UMK didaerah tempat kerja tenaga kerja juga tinggi. Upah Minimum Kabupaten/Kota juga berpengaruh dalam penentuan besaran gaji dan upah oleh suatu perusahaan selain dua indikator diatas. Upah minimum kabupaten/kota disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan gaji atau upah minimum yang diterima tenaga kerja didaerah bersangkutan. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi tenaga kerja didaerahnya masing-masing. Besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang ditengahi oleh pemerintah. Selain itu, analisis dari para pakar dengan mempertimbangkan KHL (kebutuhan hidup layak), pertumbuhan ekonomi, angka inflasi serta angka pengangguran juga dipertimbangkan dalam penentuan UMK.

Besar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berbeda-beda, hal ini dikerenakan kondisi dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur berbeda. Berikut ini adalah tabel UMK se-Propinsi Jawa Timur.

Berikut ini merupakan daftar UMR, UMP dan UMK 2013 :

UMR 2013 Nangroe Aceh Darussalam, UMP Tahun 2013 Rp 1.550.000

UMR 2013 Sumatera Utara, UMP Tahun 2013 RP 1.305.000

UMR 2013 Sumatera Barat, UMP Tahun 2013 RP 1.350.000

UMR 2013 Kepulauan Riau, UMP Tahun 2013 Rp 1.365.087

UMR 2013 Jambi, UMP Tahun 2013 Rp 1.300.000

UMR 2013 Bangka Belitung, UMP Tahun 2013 Rp 1.265.000

UMR 2013 Bengkulu, UMP Tahun 2013 Rp 1.200.000

UMR 2013 Kalimantan Barat, UMP Tahun 2013 Rp 1.060.000

UMR 2013 Kalimantan Selatan, UMP Tahun 2013 Rp 1.337.500

UMR 2013 Kalimantan Tengah, UMP Tahun 2013 Rp 1.553.127

UMR 2013 Kalimantan Timur, UMP Tahun 2013 Rp 1.762.073

UMR 2013 Sulawesi Tenggara, UMP Tahun 2013 Rp 1.125.207

UMR 2013 Sulawesi Selatan, UMP Tahun 2013 Rp 1.440.000

UMR 2013 Propinsi Papua, UMP Tahun 2013 Rp 1.710.000

UMR 2013 DKI Jakarta, UMP Tahun 2013 Rp 2.200.000

UMR 2013 Jawa Barat, (Menerapkan UMK Kabupaten/Kota Tahun 2013) :

UMK 2013 Kota Bandung Rp 1.538.703

UMK 2013 Kota Cimahi Rp 1.388.333

UMK 2013 Kabupaten Bandung Rp 1.388.333

UMK 2013 Kabupaten Bandung Barat Rp 1.396.399

UMK 2013 Kota Tasikmalaya Rp 1.045.000

UMK 2013 Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.035.00

UMK 2013 Kabupaten Bekasi Rp 2.002.000

UMK 2013 Kota Bekasi Rp 2.100.000

UMK 2013 Kabupaten Bogor Rp 2.042.000

UMK 2013 Kota Bogor Rp 2.002.000

UMK 2013 Kabupaten Sukabumi Rp 1.201.020

UMK 2013 Kota Sukabumi Rp 1.050.000

UMK 2013 Kabupaten Cianjur Rp 970.000

UMK 2013 Kabupaten Cirebon Rp 1.081.300

UMK 2013 Kota Cirebon Rp 1.082.500

UMK 2013 Kabupaten Indramayu Rp 1.125.000

UMK 2013 Kota Depok Rp 2.042.000

UMK 2013 Kota Banjar Rp 950.000

UMK 2013 Kabupaten Sumedang Rp 1.381.700

UMK 2013 Kabupaten Garut Rp 965.000

UMK 2013 Kabupaten Ciamis Rp 854.075

UMK 2013 Kabupaten Subang Rp 1.220.000

UMK 2013 Kabupaten Purwakarta Rp 1.639.167

UMK 2013 Kabupaten Karawang Rp 2.000.000

UMK 2013 Kabupaten Majalengka Rp 850.000

UMK 2013 Kabupaten Kuningan Rp 857.000

Upah minimum kabupaten/kota yang berarti gaji atau upah tenaga kerja terima dari perusahaan didaerahnya juga tinggi bukan berarti tingkat kesejahteraan tenaga kerja akut tinggi. Tingkat upah minimum kabupaten/kota yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak di daerah tersebut juga tinggi. Oleh karena itu pemerintah menetapkan batas minimum gaji dan upah tenaga kerja dengan tujuan kebutuhan hidup sehari-hari seorang tenaga kerja dapat terpenuhi.

BAB 4

PENUTUP

4.1       Kesimpulan

Terbentuknya sistem penggajian dan pengupahan yang baik, akan menghasilkan iklim kerja dalam perusahaan yang kondusif. Tenaga kerja akan dapat memproduksi produk secara maksimal dan perusahaan akan memberi balas jasa sesuai produktivitas tenaga kerja.

Perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa yang baik, selain memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang baik pula, juga harus mendasarkan besaran nilai gaji dan upah bagi karyawannya menggunakan indikator yang sesuai. Hal ini akan membentuk manajemen gaji dan upah dalam perusahaan akan berjalan sesuai koridor.dan cenderung meningkat karena produktifitas tenaga kerja dapat terkontrol.

4.2       Saran

            Setiap perusahaan harus memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang baik, karena merupakan salah satu unsur terpenting dalam jalannya kinerja perusahaan. Selain sistem yang baik, penggajian dan pengupahan tenaga kerja harus sesuai indikator yang telah ada dan diatur pemerintah. Hal ini untuk melindungi tenaga kerja dan mempermudah pengawasan terhadap perusahaan.

PENALARAN INDUKTIF

Pengertian Penalaran Induktif


Metode penalaran induktif adalah adalah suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memliki konsep secara canggih tetapi cukup mengamati lapangan dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala. Dalam konteks ini, teori bukan merupakan persyaratan mutlak tetapi kecermatan dalam menangkap gejala dan memahami gejala merupakan kunci sukses untuk dapat mendiskripsikan gejala dan melakukan generalisasi.

Ada 3 jenis penalaran induksi, yaitu : 

1. Generalisasi
Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomenal individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena. Generalisasi juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala, yang dimulai dengan peristiwa – peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan secara umum.

 

Contoh :

Bila seorang berkata bahwa mobil adalah semacam kendaraan pengangkut, maka pengertian mobil dan kendaraan pengangkut merupakan hasil generalisasi juga. Dari bermacam – macam tipe kendaraan dengan ciri – ciri tertentu ia mendapatkan sebuah gagasan mengenai mobil, sedangkan dan bermacam – macam alat untuk mengangkut sesuatu lahirlah abstraksi yang lebih tinggi ( = generalisasi lagi ) mengenai kendaraan pengangkut.

 

Generalisasi dibedakan dari segi bentuknya ada 2, yaitu : loncatan induktif dan yang bukan loncatan induktif. (Gorys Keraf, 1994 : 44-45)

  • Generalisasi Tanpa Loncatan Induktif (Generalisasi tidak sempurna)

Sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan menyakinkan, sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali.
Misalnya, untuk menyelidiki penyakit yang sering diderita oleh orang Indonesia pada umumnya, diperlukan ratusan sample untuk menyimpulkannya.

 

Contoh :

Hampir seluruh orang di Indonesia menderita sakit magh.

 

Generalisasi yang tidak sempurna juga dapat menghasilkan kebenaran apabila melalui prosedur pengujian yang benar.

 

Prosedur pengujian atas generalisasi tersebut adalah:
1. Jumlah sampel yang diteliti terwakili.
2. Sampel harus bervariasi.
3. Mempertimbangkan hal-hal yang menyimpang dari fenomena umum/ tidak umum.

  • . Generalisasi Dengan Loncatan Induktif (Generalisasi sempurna)
    Dalam loncatan induktif suatu fenomena belum mencerminkan seluruh faktayang ada. Fakta-fakta tersebut yang digunakan dianggap sudah mewakili seluruh persoalan yang diajukan. Dengan demikian loncatan induktif dapat diartikan sebagai loncatan dari sebagian evidensi kepada suatu generalisasi yang jauh melampauikemungkinan yang diberikan oleh ebidensi itu.

2. Analogi
Analogi yaitu proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan analogi, yaitu kesimpulan dari pendapat khusus dengan beberapa pendapat khusus yang lain, dengan cara membandingkan kondisinya.

 

Tujuan Analogi
– Meramalkan kesamaan
– Menyingkap kekeliruan
– Menyusun sebuah klasifikasi

 

Contoh :
Kita banyak tertarik dengan planet Mars, karena banyak persamaannya dengan bumi kita. Mars dan Bumi menjadi anggota tata surya yang sama. Mars mempunyai atsmosfir seperti Bumi. Temperaturnya hampir sama dengan Bumi. Unsur air dan oksigennya juga ada. Caranya mengelilingi matahari menyebabkan pula timbulanya musim seperti di Bumi. Jika di Bumi ada makhluk. Tidaklah mungkin ada mahluk hidup di planet Mars.

3. Kausal
Kausal adalah paragraph yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab, dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Serta bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan-kekhususan eksistensinya dari sesuatu atau berbagai hal lainnya yang mendahuluinya , merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan.

 

Contoh :
Pada kata dewa-dewi, putra-putri, pemuda-pemudi, dan karyawan-karyawati.

 

Tujuan Kausal
Tujuan kausal terdapat dalam Hubungan Kausal Dapat berlangsung dalam tiga pola :
a. Sebab ke akibat
Dari peristiwa yang dianggap sebagai sebab menuju kesimpulan sebagai efek.

b. Akibat ke sebab
Dari peristiwa yang dianggap sebagai akibat menuju sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat.

c. Akibat ke akibat
Dari akibat ke akibat yang lain tanpa menyebut sebab umum yang menimbulkan kedua akibat.

 

Contoh :

Pada minggu sore terjadi badai salju, akibatnya jalan raya ditutup karena dipenuhi oleh salju.

 

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/definisi-penalaran-induktif-dan-contohnya/

http://irfananakgundar.wordpress.com/2012/04/

http://utlia.wordpress.com/2010/02/26/penalaran-induktif/

http://nabiyutiful.blogspot.com/2011/02/penalaran-induktif.html

http://yogatama-anggita.blogspot.com/2012/04/penalaran-induktif.html

http://okkiprasetio.blogspot.com/2011/03/penalaran-induktif.html